KEBIJAKAN PENGATURAN DAN PENGENDALIAN HARGA OBAT DAN DAMPAKNYA BAGI PERTUMBUHAN INDUSTRI FARMASI

PENDAHULUAN

Siapa sebenarnya yang khawatir jika harga obat diatur oleh pemerintah?. Sudah pasti bukan pasien. Karena dengan pengaturan harga, pasien akan tertolong memperoleh obat sesuai dengan kemampuannya. Sudah pasti juga bukan dokter, karena pada dasarnya dokter tidak berurusan dengan harga. Masyarakat umum juga pasti tidak khawatir, karena tujuannya pasti  baik: meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh obat. Jadi, siapa sebenarnya yang khawatir jika harga obat diatur dan dikendalikan pemerintah?.

Pertanyaan ini menjadi tidak sederhana jika kita menyepakati bahwa sebenarnya industri farmasi lah yang khawatir jika harga produknya diatur. Namun, apa sebenarnya yang dikhawatirkan industri farmasi?. Apakah pengaturan dan pengendalian harga (price regulation dan atau price control) atau pembatasan harga (price limitation)?.

Pengaturan dan pengendalian harga obat di berbagai negara memberikan dampak yang kompleks. Sama kompleksnya dengan metode yang digunakan untuk itu. Pemerintah suatu negara pasti bermaksud baik ketika menerapkan kebijakan pengaturan dan pengendalian harga. Tidak ada yang membantah kalau upaya tersebut merupakan salah satu wujud peran dan tanggung jawabnya sebagai regulator. Apalagi jika dilakukan secara komprehensif (melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembentukan harga), adil dan transparan. Yang menjadi masalah adalah jika pengaturan dan pengendalian harga dilakukan secara elementer, tidak terstruktur dan hanya menekankan aspek pembatasan harga (price limitation).

Untuk mendalami berbagai pendekatan pengaturan dan pengendalian harga obat, sangat layak untuk mengetahui dan memahami beberapa hal terlebih dahulu.

Pertama, apa sebenarnya masalah utama yang dihadapi suatu negara berkenaan dengan industri farmasinya. Dengan mengetahui masalah utama ini maka akan dapat ditarik urgensi pengaruh pengaturan dan pengendalian harga obat dan kontribusinya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi industri farmasi di negara bersangkutan, dan yang paling utama: manfaatnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Kedua, apa sebenarnya yang dimaksud (dan dikhawatirkan) berkenaan dengan pengaturan dan pengendalian harga. Bagaimana bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah dan apa dampak positif dan negatifnya.

MASALAH UTAMA INDUSTRI FARMASI NEGARA BERKEMBANG

Dalam paper yang dikeluarkan oleh World Bank Pharmaceutical tahun 2000, disebutkan bahwa negara-negara berkembang menghadapi lima masalah utama yang berkaitan dengan industri farmasi dan obat-obatan, yaitu:

1.      Significant Public and Private Expenditures.

Salah satu karakteristik negara berkembang (khususnya yang masuk dalam kelompok negara miskin) adalah tingginya morbidity rate (angka kesakitan) dan mortality rate (angka kematian) yang disebabkan oleh penyakit menular, baik yang merupakan existing diseases, emerging diseases dan re-emerging diseases.

Sebahagian besar pengidap penyakit ini adalah masayarakat miskin yang jumlahnya mendominasi populasi negara bersangkutan. Pemerintah menanggung beban sangat besar dalam membiayai program kesehatan, khususnya untuk pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan pengadaan obat-obat esensial.

Karakteristik lain dari negara berkembang adalah belum sempurnanya sistem pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi. Akibatnya sebahagian besar masyarakat harus mengeluarkan uangnya sendiri (own pocket) untuk membiayai pelayanan kesehatan, termasuk untuk membeli obat.

Pengeluaran untuk belanja obat masyarakat negara berkembang berkisar 10 sampai 40 persen dari anggaran kesehatan (public health budget), sedangkan pengeluaran rata-rata negara-negara OECD hanya 7 sampai 12 persen.

Pengeluaran untuk belanja obat yang tinggi di sektor pemerintah dan sektor swasta ini menimbulkan motivasi yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor kesehatan, khususnya dalam hal pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Salah satunya dengan melakukan pengaturan dan pengendalian harga obat. Tujuannya agar pengeluaran untuk belanja obat di sektor pemerintah dan sektor swasta menjadi berkurang.

2.      Inadequate Regulatory Capacity

Kapasitas kelembagaan pemerintah (regulatory body) tidak memadai dalam mengatur aktifitas industri farmasi. Pemerintah mendapatkan kesulitan dalam pengaturan dan pengendalian harga obat, khususnya di sektor swasta. Upaya pemerintah negara-negara berkembang untuk melakukan hal itu seringkali menimbulkan situasi yang kontraproduktif dan mendorong terjadinya konflik kepentingan antara industri farmasi dan pemerintah.

Pada periode 1970 sampai 1980 pemerintah India menerapkan kebijakan pembatasan harga (price limitation)core bussiness yang sebelumnya berbasis manufacture menjadi importir dan distributor. bagi produk farmasi. Akibatnya pendapatan industri farmasi menjadi turun, keuntungan menyusut, upaya riset dan pengembangan obat baru menjadi lemah. Investasi di bidang industri farmasi menjadi tidak menarik. Banyak perusahaan farmasi menutup usahanya atau merubah

3.      Inadequate Access to Essential Drugs

Penggunaan sumberdaya farmasi yang tidak efisien di negara berkembang secara substansial mengurangi akses masyarakat kepada obat-obat esensial. Belanja obat sektor pemerintah menjadi boros akibat terjadinya inefisiensi di berbagai bidang, seperti manajemen pengadaan obat yang kurang akuntabel, seleksi obat yang kurang komprehensif, distribusi yang tidak merata; dan penggunaan obat yang tidak mengikuti prinsip-prinsip rational use of drug.

Untuk meningkatkan efisiensi sumberdaya farmasi dan memperluas akses kepada obat esensial, negara-negara berkembang didorong untuk menerapkan dan mengembangkan kebijakan obat esensial. Sejak pertama sekali WHO mencanangkan WHO List of Essential Drugs pada tahun 1977, sampai saat ini lebih dari 140 negara telah mengadopsi kebijakan ini. Namun, WHO memperkirakan, sepertiga dari populasi dunia masih kekurangan akses atas obat-obat esensial yang dibutuhkan dan 50 persen dari populasi tersebut adalah rakyat miskin di Asia dan Afrika.

Kasus di beberapa negara sekawasan memperlihatkan, walaupun di negara tersebut sudah diterapkan kebijakan DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional), namun seleksi obat untuk kebutuhan national buffer stockprimary healthcare yang biasanya disubsidi pemerintah) tidak didasarkan atas penelitian prevalensi penyakit dan data epidemiologi yang valid yang berasal dari tempat-tempat di mana obat tersebut digunakan. dan untuk pelayanan kesehatan dasar (

Seringkali ditemukan, di suatu daerah yang prevalensi penyakit tertentu banyak terjadi ternyata persediaan obatnya kurang atau bahkan tidak tersedia, atau malah menyediakan obat yang sangat banyak untuk mengobati penyakit yang prevalensinya rendah atau bahkan tidak ada di daerah tersebut.

4.      Limited access to New Drugs

Penemuan obat baru membutuhkan biaya yang sangat besar, waktu yang sangat lama, proses perizinan yang sangat panjang serta pemasaran yang sangat kompleks. Hal ini menjadi kendala utama industri farmasi negara berkembang untuk melakukan penemuan obat baru. Rendahnya daya beli menyebabkan perusahaan farmasi multinasional tidak menjadikan masyarakat negara berkembang sebagai target pemasaran obat baru. Disamping itu, umumnya penyakit yang diidap masyarakat negara berkembang masih dapat diatasi dengan obat-obatan yang sudah ada.

Kondisi ini dimanfaatkan perusahaan farmasi lokal dengan memproduksi obat copy product yang kemudian diberi brand. Obat jenis inilah yang selanjutnya dikenal sebagai obat generic branded.

Keterbatasan akses atas obat baru ini diperparah dengan kecenderungan perusahaan farmasi lokal yang menetapkan harga obat generic branded yang diproduksinya setara dengan harga obat patent dari jenis yang sama di negara maju. Atau sebaliknya, perusahaan farmasi multinasional tetap menjual obat patent yang masa patent-nya sudah kedaluarsa (off-patent) dengan harga yang sama seperti saat obat tersebut masih berada dalam masa patent-nya.

5.      Limited Incentives for New Drug R & D

Pasar produk farmasi di negara maju tumbuh dengan cepat. Hal yang sama tidak terjadi di negara berkembang. Sampai dengan tahun 2000, dari total penjualan produk farmasi dunia sebesar US D 302,9 milyar. Dari jumlah tersebut hanya 20 persen berasal dari negara berkembang yang populasinya 85 persen dari penduduk dunia.

Potensi pasar yang lemah di negara berkembang merupakan faktor utama yang menyebabkan industri farmasi multinasional enggan berinvestasi dalam riset dan pengembangan obat baru. Industri farmasi negara maju lebih tertarik dalam penemuan obat untuk penyakit degeneratif bagi masyarakat mampu daripada menemukan obat untuk penyakit menular yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Sebuah riset mengungkapkan bahwa dari 1.233 obat baru yang dipasarkan dari tahun 1975 sampai 1997, hanya 13 produk yang ditujukan untuk penyakit tropis.

METODE PENGATURAN DAN PENGENDALIAN HARGA OBAT DI BERBAGAI NEGARA

Di Amerika Serikat (AS), sebahagian besar harga obat resep tidak diatur pemerintah. Hal ini berbeda dengan hampir semua negara lain di mana pemerintah mengatur harga obat, baik secara langsung lewat pengendalian harga (Prancis dan Italia), atau pembatasan dalam reimbursement asuransi (Jerman dan Jepang); atau secara tidak langsung melalui pengaturan keuntungan (Inggris).

Harga obat di AS lebih tinggi dari negara lain. Oleh karena itu, banyak pihak yang menuntut dilakukannya pengaturan dan pengendalian harga agar kemampuan masyarakat memperoleh obat menjadi lebih besar. Di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa hal ini akan mengurangi insentif perusahaan farmasi untuk melakukan riset dan pengembangan obat baru sehingga akan mengancam pertumbuhan industri farmasi di masa depan.

Sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti, pendapat mana yang paling benar dalam hal kebijakan harga obat (pricing policy) yang diterapkan berbagai negara: Apakah harga obat dibiarkan terbentuk berdasarkan mekanisme pasar atau pemerintah suatu negara harus melakukan intervensi untuk mengatur dan mengendalikannya, baik secara langsung maupun melalui mekanisme asuransi kesehatan (health financing).

Pada dasarnya pengaturan dan pengendalian harga obat di suatu negara dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan terhadap kebutuhan (demand) yang penekanannya pada volume atau jumlah kebutuhan obat. Kedua,  pendekatan ketersediaan,  yang penekanannya adalah harga (price).

Kebijakan obat yang diterapkan pemerintah (regulatory frameworks) suatu negara dapat merupakan intervensi pada sisi kebutuhan,  atau pada harga obat,  atau kombinasi keduanya. Bentuknya bervariasi dari satu negara dengan negara lain. Kelompok negara Uni Eropa cenderung menekankan pengaturan dan pengendalian pada sisi ketersediaan. Australia cenderung menekankan pada sisi volume. Pengaturan dan pengendalian harga dapat dilakukan mulai dari hulu (manufacture price), harga distributor, harga retail (apotek, toko obat) dan harga di rumah sakit. Skema di bawah ini memperlihatkan pada aspek apa saja intervensi pengaturan dan pengendalian harga obat dapat dilakukan.

Dari skema di lihat bahwa pengaturan dan pengendalian harga pada dasarnya tidak harus dilakukan pada sisi harga saja, namun dapat juga dilakukan pada sisi volume (ketersediaan). Objek intervensi merupakan elemen yang saling terkait dalam proses pelayanan kesehatan dan obat, mulai dari rumah sakit dan dokter, apotek dan apoteker serta pasien sebagai konsumen (demand site) dan perusahaan farmasi, distributor serta perusahaan retail (supply site). Hasil akhir proses pengaturan dan pengendalian adalah pengeluaran biaya obat (expenditure). Fakta empiris memperlihatkan, pengaturan dan pengendalian harga obat yang dilakukan di berbagai negara tidak akan berhasil optimal hanya dengan mengintervensi satu elemen saja (misal: reference pricing pada penetapan Harga Eceran Tertinggi, HET). Semua elemen harus diintervensi secara simultan dan paralel.

Dari sebuah laporan yang dikeluarkan oleh U.S. Department of Commerce International Trade Administration, 2004 yang menguraikan kebijakan pengaturan harga obat di negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), menemukan fakta bahwa walaupun model pengaturan harga obat berbeda dari satu negara dengan negara lain, namun hasil akhirnya tetap sama: perusahaan farmasi tetap tidak bisa menetapkan harga produknya melalui mekanisme “market-based price”.

Metode yang paling banyak digunakan oleh pemerintah negara-negara OECD dalam kebijakan pengaturan dan pengendalian harga obat adalah: Reference pricing, volume limitation, profit control..

Reference Pricing

Reference pricing adalah metode pengaturan harga dengan menetapkan harga obat untuk kelompok terapi yang sama sebagai harga referensi. Selanjutnya harga referensi ini menjadi patokan dalam reimbursement biaya obat maupun untuk harga jual obat yang diproduksi perusahaan farmasi.

“International” Reference Pricing.

Hampir sama dengan Reference pricing, metode “International” Reference pricing adalah penetapan harga referensi untuk obat yang beredar di suatu negara berdasarkan “basket of price” obat dari negara lain. Umumnya negara yang menjadi patokan adalah dari negara “peer countries”. Sebagai contoh, untuk Indonesia, harga referensi ditetapkan berdasarkan harga obat yang beredar di Philipina, Malaysia, Thailand dan negara sekawasan lainnya.
“Therapeutic” Class Reference Pricing

Metode ini adalah penetapan harga obat untuk kelas terapi tertentu dan menjadikannya sebagai harga referensi. Dengan cara ini maka jika perusahaan farmasi ingin obatnya masuk dalam program reimbursement asuransi maka harga obat untuk kelas terapi tersebut harus berada dalam range harga referensi yang ditetapkan pemerintah. Metode ini mempermudah dokter dan rumah sakit dalam melakukan pemilihan obat yang digunakan pasien tanpa terpengaruh adanya perbedaan harga.

Volume Limitation

Beberapa pemerintah negara OECD menerapkan pembatasan volume obat baru yang dijual perusahaan farmasi. Pemerintah dan perusahaan farmasi membuat kesepakatan yang dinamakan “Price-Volume” Agreement. Perusahaan farmasi hanya diizinkan untuk menjual obat baru yang diproduksinya dalam batas tertentu yang telah disepakati dengan pemerintah. Jika volemenya melebihi kesepakatan, maka perusahaan farmasi harus memberikan kompensasi dalam bentuk pengurangan harga, atau kelebihan produk yang ada di pasar harus ditarik. Perancis dan Australia menerapkan metode Volume Limitations ini dalam mengatur dan mengendalikan harga obat baru yang beredar.

Profit Control

Pengaturan keuntungan adalah salah satu cara yang dilakukan pemerintah negara OECD dalam kebijakan harga obatnya. Perusahaan farmasi diizinkan menjual produknya dengan marjin keuntungan tertentu. Marjin keuntungan untuk setiap produk ditetapkan berdasarkan negosiasi dan kesepakatan antara perusahaan farmasi dan pemerintah.

REGULATION AROUND THE WORLD

Various means of regulating prescription drug prices in other countries

About Admin

seseorang yang siap melayani
This entry was posted in Artikel and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to KEBIJAKAN PENGATURAN DAN PENGENDALIAN HARGA OBAT DAN DAMPAKNYA BAGI PERTUMBUHAN INDUSTRI FARMASI

  1. Violet Ajah says:

    sepertinya artikel ini belum full.. kira2 saya bisa dapat artikel utuhnya ga pak?? untuk referensi paper saya.. trm ksh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s