ANALISA TEORITIS KEMUNGKINAN PENERAPAN “DAUBERT STANDARD” SEBAGAI SYARAT ADMISIBILITAS (ADMISSIBILITY) KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DI INDONESIA

Oleh: Drs Amir Hamzah Pane, Apt, SH, MH, MM

PENDAHULUAN

RISIKO MEDIK (MEDICAL RISK).


Istilah “risiko medik” mempunyai makna yang sangat luas.
Risiko medik terbangun dari kata “Risiko” dan “Medik”. Risiko sendiri berasal
dari kata “risk” yang dalam bahasa Inggris berarti: “The possibility of
something bad happening at some time in the future; a situation that could be
dangerous or have a bad result
“(Wehmeir, 2005), atau kemungkinan terjadinya
sesuatu yang tidak baik dikemudian hari; situasi yang dapat membahayakan atau
mempunyai hasil yang tidak baik.

Kata “medik” disini dimaksudkan untuk “tindakan medik” yang
dilakukan dokter. Arti tindakan medik adalah “suatu tindakan yang dilakukan
terhadap pasien berupa diagnostik atau terapeutik”. Dari perspektif “risk” dan
“tindakan medik” dapat kita artikan yang dimaksud dengan risiko medik adalah
keadaan atau situasi yang tidak diinginkan yang mungkin timbul setelah
dilakukannya tindakan medik oleh dokter.

Pengertian tindakan medik sendiri Menurut Peraturan Menteri
Kesehatan (PERMENKES) Nomor 585/MEN.KES/PER/IX/1989 dan sebagaimana telah
dicabut dengan (PERMENKES) Nomor 290/MEN.KES/PER/III/2008, dengan pengertian
tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik,
terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi
terhadap pasien. Dalam PERMENKES juga disebut bahwa Tindakan Invasif adalah
tindakan medik yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh. Jadi,
tindakan medis dapat dilakukan antara lain dengan tiga cara, yaitu:

(1). Penegakan diagnosa; (2). Melakukan terapi (pengobatan),
dan (3). Melakukan tindakan invasif.

Tindakan invasif sebenarnya merupakan bagian dari terapi.
Namun, karena tindakan ini sangat sarat dengan aspek etik, hukum dan medis (misalnya
dengan melukai tubuh pasien saat melakukan tindakan operasi), maka dalam
penulisan ini dikelompokkan menjadi bagian yang berdiri sendiri.

Risiko tindakan medis dapat terjadi dalam setiap rangkaian
proses pengobatan, seperti pada penegakan diagnosa, saat dilakukan operasi,
penentuan obat dan dosisnya, pasca operasi dan lain sebagainya. Risiko medik
juga dapat terjadi di semua tempat dilakukannya pengobatan: di rumah sakit,
klinik, praktik dokter, apotik, di rumah pasien, di tempat umum (pada kegiatan
immunisasi, misalnya), dan lain-lain.

Bentuk risiko medik bermacam-macam, seperti: kesalahan medik
(medical error, preventable medical error); kecelakaan medik (medical
accident
; medical misadventure atau medical mishap); kelalain
medik (medical negligence); adverse event; adverse incident
dan lain sebagainya.

Daldiyono menggunakan istilah “Risiko dari aspek upaya
pengobatan” yang artinya: “hasil yang tidak memuaskan, tidak diharapkan, yang
sebagian tidak dapat diprediksi dalam proses pertolongan kepada orang sakit” (Daldiyono,
2007).

Selanjutnya Daldiyono mengaitkan risiko medik ini dengan “musibah
medik”, yang dapat terjadi pada berbagai fase atau tingkatan:

Saat memilih dokter,

Kesimpulan atau diagnosis dokter yang kurang tepat,

Obat yang tidak tepat,

Risiko efek samping obat,

Risiko pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan untuk
diagnosis,

Risiko operasi:

Risiko bius/ anastesi,

Risiko proses pembedahan,

Risiko proses pemulihan pasca operasi, termasuk
proses penyembuhan yang tidak lancar dan infeksi pasca operasi.

Dari beberapa literatur berkenaan dengan “medical risk�
diketahui ada perbedaan antara risiko relatif (relative risk) dan risiko
mutlak (absolute risk). Risiko relatif tindakan medik artinya risiko itu
bersifat individual dan tidak diperkirakan sebelumnya, sedangkan risiko mutlak
bersifat umum, artinya semua orang yang mendapatkan tindakan medik itu akan
mendapatkan risiko yang sama dan sudah diperkirakan sebelumnya.

Risiko relatif dapat dicontohkan dengan orang yang tidak
tahan dengan suntikan penicillin sehingga menyebabkan reaksi anafilaktik. Risiko
mutlak misalnya rontoknya rambut setelah seseorang menjalani kemoterapi
pengobatan kanker.

Risiko medik ini harus diantisipasi oleh dokter agar tidak
muncul gugatan atau tuntutan malpraktik medik. Untuk itulah dibutuhkan
Persetujuan Tindakan Kedokteran (informed consent) seperti yang diatur
dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 290/MEN.KES/PER/III/2008
tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.


KESALAHAN MEDIK (MEDICAL ERROR).


Dilihat dari pendekatan “Generic Error Modelling System”
(Allan Merry, 2004), penyebab terjadinya medical error dikelompokkan
menjadi 3 (tiga), yaitu: (1). Sklilled-based error (misalnya technical
error
); (2). Rule-based error; dan (3). Knowledge-based error
(misalnya knowledge error dan error of judgement). Yang paling
sering terjadi dalam dunia medis adalah technical error (misalnya
kesalahan mengikuti prosedur standar yang ditentukan); knowledge-based error
(misalnya kesalahan perhitungan dosis obat); dan error of judgement (misalnya
kesalahan dalam melakukan diagnosa).


KELALAIAN MEDIK (MEDICAL NEGLIGENCE).


Dalam perspektif “error“, risiko medik dapat terjadi
akibat “medical violation” (penyimpangan standar prosedur tindakan medik)
dan “medical recklessness

(kecerobohan melakukan tindakan medik). Pengertian “violation
sendiri adalah:


“Violation is a deliberate � but not necessarily
reprehensible � deviation from those practice appreciated by the individual as
being required by regulation, or necessary or advisable to achieve an apropriate
objective while maintaining the safety of people and equipment and the ongoing
operation of a device or system”


Medical violation hampir sama dengan medical
recklessnes
. Terkadang medical violation juga disebabkan adanya
kecerobahan. Perbedaan yang paling substansial adalah, pada medical violation
si pelaku menyadari bahwa akan ada risiko pada aspek keselamatan dan sistem
dalam keputusannya melakukan penyimpangan prosedur standar tindakan medik;
sedangkan pada medical recklessnes si pelaku memutuskan untuk tetap
mengambil risiko melakukan tindakan dengan melakukan pelanggaran prosedur
standar, walaupun mengetahui bahwa tindakannya itu akan menimbulkan risiko yang
tidak bisa diterima orang lain (mati, cacat atau risiko lainnya).

Dalam perspektif hukum, risiko medik yang dapat
dikualifikasikan sebagai malpraktik medik atau medical negligence adalah
yang disebabkan medical violation dan medical recklessnes.

Dalam perspektif medis, pihak dokter tidak dapat disalahkan
jika terjadi medical error, (preventable medical error),
medical accident
atau medical mishap. Hal-hal ini terjadi diluar
kemampuan dan pengetahuan dokter. Dokter sudah melakukan segala sesuatunya
dengan benar dan adequate, namun hal-hal di atas tetap saja terjadi (New
Zealand melindungi pasien yang terkena musibah medical misadventure
dengan membentuk “Injury Prevention, Rehabilitation, and Compensation
Act
“, sehingga pasien mendapatkan ganti rugi dan kompensasi).


KESULITAN PEMBUKTIAN PELANGGARAN PROSEDUR STANDAR TINDAKAN
MEDIK


Keberhasilan dan risiko tindakan medik yang dilakukan dokter
(atau tim dokter) sebenarnya adalah resultan dari berbagai variabel yang ada
dalam tindakan medik itu sendiri, baik variabel melekat (dapat diukur dan dan
dikendalikan) dan variabel bebas (dapat diukur tapi terkadang juga
unpredictable
serta diluar kemampuan dokter untuk mengendalikannya). Ke
semua variabel itu akan bermuara pada kinerja 2 (dua) faktor, yaitu faktor
manusia (dokter dan tim dokter serta pasien) dan faktor sistem. Kualitas
keberhasilan dan besaran (magtitude) risiko tindakan medik sangat
tergantung dari kualitas manusianya, kualitas sistemnya dan bagaiamana kualitas
hubungan antar manusia dengan sistem yang ada.

Tindakan medik sangat sarat pemanfaatan unsur ilmu
pengetahuan dan kompetensi. Zaman dahulu penerapan ilmu pengetahuan dan
kompetensi ilmu kedokteran (tindakan medik) diaplikasikan dalam praktik yang
relatif sederhana dengan alat penunjang medis konvensional. Saat ini, sejalan
dengan kompleksitas masalah kesehatan dan perkembangan teknologi kedokteran yang
semakin pesat, ilmu pengetahuan dan kompetensi dokter dapat diaplikasikan dalam
praktik yang rumit dan sangat berisiko, yang pada zaman dahulu mustahil
dilaksanakan. Dapat dicontohkan seperti transplantasi ginjal, hati, jantung,
pengangkatan tumor otak, bedah laser mata, face-off, berbagai tindakan
medik kosmetik (sedot lemak, merubah wajah) dan lain sebagainya. Walaupun secara
formal persetujuan tindakan medik (informed consent) dapat menjadi alas
hukum dokter, namun setiap kegagalan tindakan medik tetap saja mempunyai
konsekwensi etik dan hukum.

Pendidikan dan pelatihan ilmu kedokteran bervariasi di setiap
negara. Kurikulum pendidikan kedokteran umumnya menganut sistem pembelajaran
berdasarkan masalah atau problem based learning. Saat ini, dunia
kedokteran dunia menerapkan sistem pengobatan yang berdasarkan metode ilmiah dan
bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (“evidence-based medicine”).
Pengertian evidence-based medicine sendiri adalah:

Evidence-based medicine is the conscientious, explicit
and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of
individual patients. Evidence-based medicine is an attempt to more uniformly
apply the standards of evidence gained from the scientific method to certain
aspects of medical practice. Specifically, evidence-based medicine seeks to
assess the quality of evidence relevant to the risks and benefits of treatments
(including lack of treatment).


Sumber:http://www.acc.org/qualityandscience/quality/evidence

Dengan evidence-based medicine menyebabkan tindakan
medik menjadi argumentatif, traceable dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, dikaitkan adanya aspek lokalitas (locality), kebiasaan penerapan
teknik (technical customary), variasi alat penunjang medik, dan prosedur
standar lintas spesialisasi/ sub spesialisasi yang dilakukan dokter (atau tim
dokter), menyebabkan sebuah tindakan medik bukan saja tidak dipahami masyarakat
biasa, bahkan mungkin belum dikenal (atau belum diterapkan) kalangan dokter
lain. Apalagi jika tindakan medik itu bersifat baru (novel) yang
penyempurnaanya diperoleh dari faktor error, yang menempatkan pasien
dalam risiko kerugian dan nyawa.


Informed consent dan alasan pembenar lain mungkin bisa
melindungi kepentingan dokter (tim dokter dan rumah sakit). Namun, untuk
kepentingan hukum pasien dan pihak yang dirugikan, siapa yang layak, pantas dan
memenuhi syarat memberikan kesaksian dan apa yang menjadi kriteria normatif ahli
(expert) sebagai saksi agar kesaksiannya tidak dianggap kesaksian palsu
(“false testimony” atau “junk testimony“)?. Jika tidak
diantisipasi, masalah ini akan menjadi persoalan hukum yang menyulitkan para
pihak yang berkepentingan.


KESAKSIAN PALSU (FALSE TESTIMONY)DALAM PERKARA DUGAAN
MALPRAKTIK MEDIK


Masing-masing negara memiliki prosedur dan tata cara
pemilihan saksi seta bagaimana penilaian kesaksian dalam proses persidangan.
Hukum acara di Indonesia juga mengatur tentang hal ini. Sampai saat ini, masih
belum dijumpai adanya ahli dalam perkara dugaan malpraktik medik yang terbukti
memberikan kesaksian palsu. Yang paling penting untuk diantisipasi sebenarnya
bukan saja kesaksian palsu, namun juga kesaksian yang tidak tepat, bias dan
tidak berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Dalam konteks malpraktik medik, untuk
menguji “scientific evidence based medicine” ini dibutuhkan “scientific
evidence based testimony
“.

Kasus ahli yang memberikan kesaksian palsu pernah terjadi di
Amerika Serikat, ketika seorang dokter spesialis bedah otak dituduh lalai
melakukan operasi bedah otak yang mengakibatkan munculnya berbagai masalah pada
pasiennya. Dokter Ditmore yang melakukan operasi itu dinilai lalai dari
kesaksian yang diberikan oleh seorang dokter spesialis bedah otak lain yang
bernama dokter Donald Austin. Austin mengatakan: “the majority of
neurosurgeons would agree that the woman�s injury could only have occurred as a
result of Ditmore�s negligence. Ditmore had probably caused the injury by
rushing the operation”
(Berkeley Rice, 2002).


Dalam kasus ini, pengadilan menyatakan Ditmore tidak terbukti
melakukan kelalaian. Dia mengajukan masalah kesaksian Donald Austin ke
American Association of Neuromedical Surgeons
(AANS) dan menyampaikan bahwa
tidak ada dasar bagi Donald Austin menyatakan “mayoritas dokter spesialis bedah
otak setuju cedera yang dialami pasien akibat kelalaiannya”.

AANS membentuk komite khusus untuk membuktikan hal ini.
Ditemukan fakta bahwa Austin baru melakukan 25 dari 30 operasi anterior
cervical fusions
selama 30 tahun karirnya sebagai dokter, sementara Ditmore
sudah melakukan 700 operasi dan baru pertama kalinya pasien mengalami cedera
seperti yang dinyatakan Austin. Austin menambahkan bahwa pendapatnya itu juga
didukung oleh dua artikel yang dikeluarkan lembaga yang mempunyai otoritas dalam
anterior cervical fusions. Namun tidak terbukti artikel tersebut
mendukung pendapatnya.

Akhirnya AANS menyimpulkan Austin telah memberikan kesaksian
yang “inappropriate” dan “unprofessional” sehingga melanggar kode
etik asosiasi yang menyaratkan seorang ahli harus “prudently” dalam
memberikan kesaksian. Izin praktik Donal Austin di cabut selama enam bulan.

Kasus Dokter Donald Austin yang terjadi tahun 1996 ini
memberikan pelajaran berharga bahwa keberadaan ahli dalam perkara dugaan
malpraktik medik sangatlah penting. Kesaksian yang tidak benar dan bias dapat
merugikan para pihak, karena hakim dan juri sangat mengandalkan keterangan yang
diberikan ahli.


KRITERIA ADMISIBILITAS (ADMISIBILITY) SEBAGAI KRITERIA
NORMATIF AHLI.

Beberapa kasus lain yang terjadi di Amerika Serikat
menyebabkan perlunya ditentukan apa kriteria normatif yang digunakan untuk
mendukung syarat formil dan syarat materil seorang ahli dan kesaksiannya. Bagi
peradilan negara civil law, syarat formil dan syarat materil ini
ditetapkan dalam ketentuan hukum acara, baik pidana maupun perdata. Hal yang
sama juga dilakukan di negara-negara common law. Untuk Indonesia,
kriteria normatif yang digunakan sebagai “voorportaal” adalah kriteria
Leenen (Ameln, 1991), yaitu:

“Suatu tindakan medik seorang dokter sesuai dengan standar
profesi kedokteran jika dilakukan secara teliti sesuai dengan ukuran medik,
sebagai seorang dokter yang mempunyai kemampuan rata-rata dibanding dengan
dokter dari kategori keahlian medik yang sama dengan sarana upaya yang memenuhi
perbandingan yang wajar (proporsional) dibanding dengan tujuan konkrit tindakan
medik tersebut”.

Untuk perkara dugaan malpraktik medik yang melibatkan hanya
seorang dokter dan tidak melibatkan alat penunjang medis yang rumit, kriteria
Leenen dapat dengan mudah diaplikasikan. Masalah menjadi muncul jika tindakan
medik dilakukan tim dokter yang lintas spesialisasi dan menggunakan peralatan
penunjang medis yang rumit. Kriteria Leenen sangat sulit diterapkan.

Kriteria Leenen pada dasarnya menganut doktrin yang dikandung
Bolam Test” dan “Bolitho Test” yang dipakai peradilan negara
common law
dalam pembuktian keberadaan “duty of care” dan “breach
of duty”
. Dalam perkara tort yang lebih spesifik, misalnya perkara
malpraktik medik, dibutuhkan kriteria yang lebih tepat untuk menentukan apakah
sebuah kesaksian dapat diterima pengadilan atau tidak. Prinsip ini disebut
admisibilitas (admissibility) dari ahli dan kesaksiannya (Herbert O.
Phillips IV, 2007).

Pengertian admisibilitas (memenuhi syarat) disini adalah
syarat-syarat yang harus dipenuhi dari ahli dan kesaksiannya dalam konteks isi
dari kesaksiannya, sehingga sebagai seorang ahli dia pantas tampil dipersidangan
dan kesaksiannya layak dipertimbangkan.

Jadi yang dipermasalahkan dalam kriteria admisibilitas adalah
muatan kesaksian.

Dalam perkara dugaan malpraktik medik di Amerika Serikat, ada
dua metode yang digunakan untuk memilih ahli yang memberikan keterangan tentang
kebenaran prosedur standar (standard of care), hubungan antara
pelanggaran prosedur standar dengan kerugian (causation) dan kerugian
yang dialami pasien (damages).

Metode pertama adalah “Strict Locality Rule“,
yang menyatakan bahwa hanya ahli yang berasal dari “peer group” dan
berasal dari komunitas yang sama dengan dokter itu sendiri yang layak memberikan
keterangan. Salah satu kritik terhadap metode ini adalah biasanya ahli yang
demikian punya kedekatan emosional dengan dokter yang berperkara. Bisa jadi
karena mereka berasal dari perguruan tinggi yang sama atau bekerja di rumah
sakit yang sama.

Metode kedua adalah mencari ahli yang mempunyai spesialisasi
dan kompetensi yang sama atau bekerja di ruang lingkup praktik, fasilitas,
pelayanan dan peralatan penunjang medis yang sama. Kemudian diuji apakah
prosedur standar yang dilakukan telah “minimally acceptable” oleh ahli
yang memberikan kesaksian. Ketentuan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa ilmu
kedokteran itu tidak sepenuhnya “exact” dan pertanggungjawaban atas
kelalaian hanya bisa dijatuhkan “when the quality of care he renders
(including his judgment calls) falls below minimally acceptable levels”

(Herbert O. Phillips IV, 2007).

Setelah memenuhi kriteria ahli, selanjutnya ditentukan
kriteria admisibilitas isi atau muatan keterangannya. Tahapan ini menjadi sangat
rumit dalam perkara malpraktik medik, khususnya jika berkenaan dengan tindakan
medik dengan lintas spesialisi dan sub spesialisasi, alat penunjang medis yang
rumit dan teknologi kedokteran yang baru (novel).


FRYE TEST


Di peradilan Amerika Serikat cara untuk menguji kebenaran
sebuah teknologi awalnya dilakukan dengan menggunakan “Frye Test“.

Pengujian terhadap admisibilitas ini diambil dari putusan
Court of Appeals of District of Columbia December 3, 1923,
yang mengadili
Frye v. United States.

Pada saat itu yang menjadi kriteria admisibilitas ahli dan
kesaksiannya adalah penerimaan secara umum (general acceptance) sebuah
teknologi dan penemuan baru (the thing from which the deduction is made must
be sufficiently established to have gained general acceptance in the particular
field in which it belongs
).

Perkara Frye v. United States ini mempermasalahkan penggunaan
alat Systolic Blood Pressure Deception Test. Pada saat itu penggunaan
alat ini belum diterima secara luas oleh masyarakat ilmiah, sehingga pengadilan
memutuskan untuk tidak dapat memakainya sebagai alat uji. Dalam putusannya,
pengadilan menyatakan sebagai berikut:

We think the systolic blood pressure deception test has
not yet gained such standing and scientific recognition among physiological and
psychological authorities as would justify the courts in admitting expert
testimony deduced from the discovery, development, and experiments thus far made

Sumber:http://law.jrank.org/pages/2006/Scientific-Evidence-Frye-v-United-States.html”>Scientific
Evidence – Frye V. United States.

Namun ternyata beberapa tahun kemudian, alat ini dipakai dan
diterima penggunaannya oleh kalangan luas.

Walaupun “Frye Test” mempunyai kelemahan seperti yang
digambarkan di atas, penggunaannya sebagai alat uji admisibilitas keterangan
ahli masih tetap digunakan di Amerika Serikat.


DAUBERT STANDARD


Model peradilan adversarial (juri) yang diterapkan Amerika
Serikat menyebabkan peran juri sangat penting dalam menentukan apakah kesaksian
seorang ahli dijadikan pertimbangan atau tidak. Model peradilan adversarial yang
tradisional hanya menentukan kriteria ahli, namun tidak menguji apakah isi
keterangannya benar atau tidak (Daniel W. Shuman, 2007).

Untuk menguji admisibilitas isi keterangan ahli maka
diterapkan “Daubert Standard“, yang kriterianya berasal dari 3 kasus di
Amerika Serikat, yaitu: (1). Daubert v. Merrell Dow Pharmaceutical, Inc.;
(2). Joiner v. General Electric Co.; (3). Kuhmo Tire Co. Ltd. v.
Carmichael
.

Dari kasus Daubert dan Kuhmo ditegakkan ketentuan yang
disebut “gatekeeper” yang memungkinkan hakim menjadi “penjaga pintu”
untuk menyeleksi admisibiltas ahli dan kesaksiannya. Dari kasus Joiner
ditegakkan ketentuan tentang kriteria admisibilitas ahli dan keterangannya saat
mengajukan banding.

Kriteria “Daubert Standard adalah:


1. whether the expert’s theory and underlying methodology
can be, or has, been tested;


2. whether the technique or theory has been subjected to
peer review and publication;


3. whether the technique or theory has a “known or
potential rate of error”; and


4. whether the technique or theory has been generally
accepted in the scientific community.



(Terjemahan bebas: (1). Apakah teori dan metodologi yang
digunakan ahli itu dapat atau sudah pernah diuji; (2). Apakah teknik atau teori
yang digunakan ahli itu sudah pernah diajukan dalam review peer groupnya atau
sudah dipublikasikan; (3). Apakah teknik atau teori yang digunakan ahli tersebut
mempunyai tingkat kesalahan yang sudah diketahui; dan (4). Apakah teknik dan
teori yang digunakan sudah diterima oleh komunitas ilmiah.

Sumber: David E. Bernstein and Jeffrey D. Jackson, “The
Daubert Trilogy in the States
“, Gearge Mason University School of Law,
http://ssrn.com/abstract=498786.

Kriteria “Daubert Standard” ini menyempurnakan alat
uji “Frye Test” yang menekankan “general acceptance test” menjadi
reliability test“. Dengan “Daubert Standard” seorang ahli tidak
harus seorang “scientist“.

Yang paling penting adalah proses peradilan dapat menentukan
apakah kesaksian yang diberikan ahli itu memiliki “reliable basis in the
knowledge and experience of his discipline

Kriteria admisibilitas “Daubert Standard” ini kemudian
diakomodasi “Federal Court” Amerika Serikat dan mengkodifikasikannya
dalam “Federal Rule of Evidence 702“, yang isinya:


“Testimony by Experts.


If scientific, technical, or other specialized knowledge will
assist the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in
issue, a witness qualified as an expert by knowledge, skill, experience,
training, or education, may testify thereto in the form of an opinion or
otherwise, if (1) the testimony is based upon sufficient facts or data, (2) the
testimony is the product of reliable principles and methods, and (3) the witness
has applied the principles and methods reliably to the facts of the case”.



Sumber: http://www.cornell.edu/rules/fre/index.html


Aplikasi “Daubert Standard” dalam sistem peradilan di
Amerika Serikat tidak seragam. Ada negara bagian yang tetap memakai “Frye
Test
“, ada pula yang memakai “Daubert Standard” dengan berbagai
variasinya. Penerapan “Daubert Standard” secara penuh dilakukan di
sembilan negara bagian. Negara bagian lain ada yang masih menggunakan “Frye
Test
” atau salah satu kombinasi dari “Daubert Standard“. Dalam
konteks jenis perkara yang disidangkan, penerapan “Daubert Standard
sangat efektif untuk perkara pencemaran lingkungan.

Dalam perspektif peradilan perkara dugaan malpraktik medik, “Daubert
Standard
” adalah antisipasi untuk menjawab “evidence-based medicine“,
walaupun aplikasinya masih terbatas. “Daubert Standard” juga merubah
penentuan admisibilitas ahli yang dipilih oleh juri. “Frye Test” lebih
menekankan kesaksian ahli yang berasal dari lingkungan disiplin keilmuan yang
sama. “Daubert Standard” memungkinkan pendapat ahli yang independen dipakai
dalam proses persidangan (David E. Bernstein, 2007).

Sebelum “Daubert Standard” diterapkan, pendekatan yang
dipakai untuk memilih ahli terfokus pada kualifikasi ahlinya saja (syarat formil
dan syarat materil untuk orangnya) dan tidak melakukan pengujian secara cermat
terhadap validitas dan prosedur yang dipakai ahli tersebut. Dengan “Daubert
Standard
“, maka “junk Science” dan “false testimony” secara
dini dapat dicegah masuk kedalam pertimbangan juri sebelum mengambil keputusan.
Hakim menjadi “gatekeeper” (Gate-keeper: a person, system that decide
whether something will be allowed or allowed to reach a particular place or
person)
untuk menentukan ahli yang tepat dan kredibel dalam memberi
keterangan, sehingga juri hanya mendengar kesaksian yang relevan dan dapat
dipertanggungjawabkan.


KRITERIA ADMISIBILITAS AHLI DAN KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA
DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DI INDONESIA.


Sebagai negara civil law, Indonesia menerapkan hukum
acara yang berbeda dengan Amerika Serikat. Hukum acara di Indonesia (KUHAP dan
KUH Perdata) mengatur syarat formil dan syarat materil ahli dan keterangan ahli.
Kriteria admisibilitas ahli dan keterangan ahli tidak ditetapkan dengan tegas.

Hakim sangat berperan untuk mengisi berbagai kekosongan
aturan agar proses persidangan berlangsung dengan cepat, sederhana, biaya ringan
serta bebas, jujur, dan tidak memihak. Untuk itu, hakim bisa menggunakan
yurisprudensi dan doktrin agar setiap kekosongan aturan itu dapat diisi.

Terdapat perbedaan ketentuan hukum acara yang mengatur
tentang keberadaan ahli sebagai alat bukti antara negara common law dan
hukum acara di Indonesia. Menurut ketentuan hukum acara perdata Indonesia, ahli
masuk dalam kelompok alat bukti saksi (pasal 1866 KUH Perdata Jo. Pasal 164 HIR).
Dalam hukum acara pidana, keterangan ahli merupakan salah satu dari 4 (empat)
alat bukti yang sah (pasal 184 KUHAP).

Dalam hukum acara negara common law, alat bukti yang
dipakai dalam proses persidangan adalah (Peter Murphy, 1997):


real evidence, atau barang bukti yang harus berwujud
dan bernilai untuk diri sendiri


documentary evidence, termasuk alat bukti electronik
(electronik evidence)


testimonial evidence, yaitu alat bukti keterangan
saksi, termasuk saksi ahli (expert evidence)


judicial notice



Di Amerika Serikat peran juri sangat penting dalam menentukan
bersalah atau tidaknya orang yang diadili. Hakim berperan agar prosedur hukum
acara berjalan dengan baik dan benar. Sebagai unsur peradilan yang berasal dari
orang awam (lay man), juri membutuhkan masukan dari para pihak agar
pemahamannya terhadap perkara yang disidangkan lebih komprehensif. Dengan
demikian, peran ahli dan kesaksiannya menjadi faktor penting agar putusan yang
diambil juri tepat dan berkualitas.

Sistem persidangan yang bersifat adversarial (“adu”)
memungkinkan para pihak untuk mengajukan berbagai alat bukti dan menyampaikannya
secara argumentatif di persidangan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan juri dalam
memutuskan bersalah atau tidak bersalah orang yang diadili. Dengan demikian
kriteria admisibilitas ahli sangat dibutuhkan agar juri terhindar dari menilai
bukti-bukti dan kesaksian yang tidak relevan dan tidak valid.


KESIMPULAN


Dalam sistem peradilan Indonesia, ahli dan keterangan ahli
diatur dalam hukum acara, dan kriteria admisibilitas ahli dan keterangan ahli
diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim. Pada dasarnya, untuk melakukan
hal yang sama dengan yang dilakukan peradilan di Amerika Serikat dalam menguji
admisibilitas ahli dan keterangannya, hakim dan para pihak dalam perkara dugaan
malpraktik medik di Indonesia dapat menyerahkan masalah ini kepada MKDKI atau
MKEK.

Ketika perkara dugaan malpraktik medik diselesaikan melalui
mekanisme peradilan umum, hakim dapat merujuk kualifikasi admisibilitas ahli dan
keterangannya seperti yang diputuskan MKDKI atau MKEK.

DATA PENULIS:


Drs Amir Hamzah Pane, Apt, SH, MH, MM adalah Koordinator
Penasihat Hukum pada Tim Penanganan dan Pertimbangan Masalah Hukum Tertentu di
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.


DAFTAR PUSTAKA




Ameln, Fred, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Jakarta Penerbit
Grafikatama Jaya, 1991

Bernstein, E. David and Jackson, D. Jeffrey, The Daubert Trilogy
in the States
, Gearge Mason University School of Law, http://ssrn.com/abstract=498786,
4 November 2007

Daldiyono, Pasien Pintar dan Dokter Bijak, Buku Wajib Bagi Pasien
dan Dokter
, Jakarta: Penerbit PT Buana Ilmu Populer, 2007

Merry, Allan and McCall Smith, Alexander, Errors, Medicine and the
Law
, Cambridge: Cambridge University Press, 2004

Murphy, Peter, Murphy on Evidence, London: Blackstone Press,
1977

Phillips IV, O. Herbert, New Developments in Medical Malpractice
Litigation: Sanctioning the Expert Witness for False Testimony
,
http://www.usamedlaw.com/articles/expert_witness.doc , 15 November 2007

Rice, Berkeley, Malpractice Expert, the Penalty for Bearing False
Witness
, Medical Economics/ August 9, 2002

Shuman, W. Daniel, Expertise in Law, Medicine, and Health Care,
Southern Methodist University School of Law, http://www.ahrq.gov/clinic/jhppl/shuman1.htm,
15 November 2007

Wehmeier, Sally (Chief Editor), Oxford
Advanced Learner�s Dictionary
, 7th edition, New
York: Oxford University Press, 2005

About Admin

seseorang yang siap melayani
This entry was posted in Artikel, Ilmiah and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s