KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK

Oleh: Drs Amir Hamzah Pane, Apt, SH, MH, MM

PENDAHULUAN

Keterangan dari ahli yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus tentang suatu hal yang diperiksa pengadilan mempunyai  peranan dan kedudukan sangat penting. Dalam proses peradilan pidana, ahli diharapkan mampu untuk membuat suatu masalah menjadi “terang dan jelas” sehingga hakim mempunyai keyakinan utuh untuk membuat putusan.

Dalam peradilan perdata, ahli ditetapkan dan diangkat hakim untuk dapat memberikan keterangan objektif tentang suatu peristiwa yang disengketakan sehingga membantunya menilai peristiwa tersebut. Terdapat berbagai variasi pengertian dan ketentuan yang mengatur ahli dalam proses peradilan pidana dan perdata, namun persamaan mutlak dari keduanya adalah ahli merupakan pihak ketiga di luar yang berperkara.

Kedudukan keterangan ahli terkait erat dengan bentuk keterangan ahli dan kekuatan pembuktiannya. Dengan mengetahui bentuk dan kekuatan pembuktiannya akan diketahui kedudukan keterangan ahli itu sendiri - apakah penting, tidak penting, melekat atau hanya melengkapi � dalam mana hakim membuat putusan. Dalam perkara dugaan malpraktik medik kedudukan ahli yang memberikan keterangan ini juga menganut prinsip-prinsip dan ketentuan acara peradilan pidana atau peradilan perdata pada umumnya.

Namun, sebelum pembahasan masuk kepada bentuk dan kekuatan pembuktian keterangan ahli, harus diketahui terlebih dahulu karakteristik ahli dan keterangan ahli dalam perkara dugaan malpraktik medik dibandingkan dengan kasus-kasus lain.

 

KARAKTERISTIK AHLI DALAM PERKARA DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK.
Walaupun menganut prinsip-prinsip dan ketentuan umum yang
sama, terdapat beberapa perbedaan karakteristik ahli dalam perkara lain dibandingkan dengan perkara dugaan malpraktik medik. Pertama, dalam perkara lain (pidana atau perdata) seorang ahli adalah pihak ketiga yang pengetahuan dan ketrampilannya seringkali berbeda dengan para pihak. Ahli pada perkara pembunuhan yang dilakukan orang awam adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter forensik; ahli pada perkara sengketa warisan mungkin seorang notaris atau ahli hukum waris. Sedangkan ahli yang diminta pendapat untuk menilai adanya kelalaian dokter dalam perkara dugaan malpraktik medik harus dokter.

Kedua, latar belakang pendidikan formal menjadi syarat mutlak ahli dalam perkara dugaan malpraktik medik. Soal latar belakang pendidikan formal ini juga merupakan karakteristik yang membedakan dengan kasus lain. Dalam perkara kejahatan multi media, ahli yang diminta keterangan dapat saja mempunyai latar belakang pendidikan formal ilmu politik, tetapi mempunyai kemahiran otodidak yang diakui masyarakat. Dia bisa menjadi ahli dan tidak diperdebatkan para pihak.

Ketiga, jika dalam kasus lain (pidana atau perdata) keterangan ahli tidak ditujukan untuk menilai pokok perkara, keterangan ahli pada perkara dugaan malpraktik medik sering langsung mengacu pada substansi perkara, yakni untuk menilai adanya kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan prosedur standar pengobatan.


BENTUK KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA DUGAAN MALPRAKTIK  MEDIK
Kriteria umum yang dinyatakan dalam KUHAP tentang ahli
adalah “orang yang mempunyai keahlian khusus”. Jika kriteria yang tercantum pada pasal 1 angka 28 KUHAP di atas dikaitkan dengan pasal 120 dan pasal 133 KUHAP, maka terdapat dua kelompok ahli, yaitu:

a. Ahli secara umum

b. Ahli kedokteran kehakiman
Jika pasal 1 angka 28 dikaitkan dengan pasal 133 ayat (1) dan pasal 179 ayat (1) KUHAP, maka akan dapat dikelompokkan tiga macam ahli, yaitu:

Ahli kedokteran kehakiman; atau

Dokter yang menjadi ahli; atau

Ahli pada umumnya (mempunyai keahlian khusus dalam bidang tertentu).
Keterangan yang diberikan seorang ahli dapat mempunyai bentuk berbeda, tergantung penunjukan pasal yang mengatur terhadap aktifitas ahli itu sendiri. Penjelasannya sebagai berikut.

Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyatakan: “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Penjelasan pasal 133 ayat (2) menyatakan: “Keterangan ahli yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan”; dan pasal 187 huruf c menyatakan bahwa salah satu alat bukti surat adalah: “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya”.

Dari penjelasan di atas dapat dikelompokkan 2 (dua) bentuk alat bukti yang berasal dari keterangan ahli, yaitu:

Alat bukti surat (visum et repertum)

Alat bukti keterangan ahli
Penjelasan di atas sekaligus membuktikan bahwa istilah “saksi ahli” yang sering digunakan dalam proses peradilan, sebenarnya tidak tepat, karena untuk menjadi alat bukti keterangan saksi, seorang ahli tidak memenuhi kriteria seorang saksi seperti yang diatur pada pasal 1 angka 26 KUHAP.

Dalam perkara dugaan malpraktik medik, keterangan yang diberikan ahli dapat dalam bentuk:

Alat bukti surat (visum et repertum), karena malpraktik medik biasanya mengakibatkan hal-hal yang harus diperiksa oleh ahli kedokteran kehakiman seperti yang diatur pada pasal 133 ayat (1) KUHP, yaitu luka, keracunan atau mati

Alat bukti keterangan ahli, yaitu seorang dokter yang diminta menjadi ahli yang memberikan keterangan apakah tindakan yang dilakukan oleh dokter yang diduga
melakukan malpraktik medik mengakibatkan kondisi yang menjadi dasar tuntutan pidana (luka, keracunan, mati).

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA DUGAAN

MALPRAKTIK MEDIK
Dalam perkara pidana, secara formil kekuatan pembuktian
keterangan ahli tidak mengikat hakim. Hal ini sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepada keterangan ahli.

Namun, dalam perkara dugaan malpraktik medik, keterangan ahli mempunyai peranan yang sangat menentukan, karena dari keterangan yang diberikannya dapat ditentukan apakah dokter telah melakukan kewajiban dengan benar atau tidak. Untuk itu, secara materil seharusnya keterangan ahli dalam perkara malpraktik medik mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Demikian juga keterangan seorang ahli yang menjadi alat bukti surat (visum et repertum). Apalagi dalam pasal 188 ayat (2) huruf c dinyatakan bahwa surat merupakan sumber petunjuk, yang mana pada gilirannya, sesuai dengan pasal 184 ayat (1) huruf d, petunjuk adalah salah satu alat bukti yang sah, sehingga secara materil seharusnya alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Dalam peradilan perdata, ahli masuk dalam kategori bukti saksi. Mengenai kekuatan dan batas minimal pembuktiannya, M. Yahya Harahap berpendapat (Yahya Harahap,2005):

Nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (vrij bewijskracht). Hal ini disimpulkan dalam pasal 1908 KUH Perdata. Artinya, nilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi ahli tidak mengikat hakim.

Mengenai batas minimal pembuktiannya dapat disimpulkan dari apa yang dinyatakan pasal 1908 yang dikaitkan dengan pasal 1905 KUH Perdata, yaitu:

Unus testis nullus testis, artinya seorang saksi bukan kesaksian. Jadi, kesaksian seorang ahli yang memberikan keterangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan orang. Paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi syarat formil untuk mencapai batas minimal pembuktian saksi

Paling sedikit satu orang saksi ditambah alat bukti yang lain, seperti persangkaan atau alat bukti surat.

Menurut Sudikno Mertokusumo (Sudikno,1993), walaupun keterangan ahli dan keterangan saksi merupakan kesaksian yang berbentuk alat bukti saksi, namun terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya. Kedudukan ahli dapat diganti dengan ahli yang lain dan hakim serta para pihak dapat mengajukan cukup hanya satu orang ahli atau beberapa orang ahli untuk menjelaskan tentang satu peristiwa, sementara hal itu secara umum tidak bisa diterapkan pada saksi, sesusai dengan asas satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis).

Selanjutnya Sudikno menyatakan bahwa saksi harus memberikan keterangan secara lisan, keterangan saksi yang ditulis merupakan alat bukti tertulis, sedang keterangan ahli yang ditulis tidak termasuk dalam alat bukti tertulis. Hal ini senada dengan yang dinyatakan Teguh Samudera, bahwa keterangan saksi harus secara lisan; keterangan saksi ahli bisa secara lisan ataupun tertulis (Teguh Samudera,1992). Artinya kedudukannya tetap sebagai alat bukti saksi.

Perbedaan ini menjadi sangat penting jika dilihat penerapannya dalam perkara malpraktik medik. Di sini akan terdapat 2 (dua) bentuk keterangan ahli yang dapat diberikan oleh satu orang saksi, yaitu:

visum et repertum dan keterangan ahli (yang disampaikan scara lisan) sebagai alat bukti saksi.

Visum et repertum berasal dari kata “visual” yang artinya melihat dan “repertum” yang artinya melapor. Dengan demikian visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.

Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan).

Hal ini berbeda dengan kedudukan keterangan ahli yang disampaikan secara lisan (alat bukti keterangan ahli) dengan keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk surat (sebagai alat bukti surat) di peradilan pidana. Dalam konteks visum et repertum, kedudukannya dalam proses peradilan pidana adalah sebagai alat bukti surat, sesuai dengan penegasan
pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf c KUHAP dan sebagai alat bukti keterangan ahli, sesuai dengan penegasan pasal 1 Stb. 1937-350 jo. Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses peradilan perdata, Sudikno menyatakan bahwa hakim terikat untuk mendengar saksi yang akan memberikan keterangan tentang peristiwa yang relevan, sedangkan mengenai ahli, hakim bebas untuk mendengar atau tidak. Kalau saksi atau ahli didengar di persidangan, maka keterangannya maupun apa yang terjadi di persidangan yang relevan harus dicatat dalam berita acara persidangan. Dan kalau keterangan ahli yang telah dicatat dalam berita acara tidak digunakan oleh hakim maka alasannya tidak digunakan harus dimuat dalam putusannya (Sudikno,1993).

 

KESIMPULAN

Dari perspektif perkara dugaan malpraktik medik yang karakteristik peristiwanya berbeda dengan peristiwa perdata lain (membutuhkan pengetahuan dan kompetensi teknis yang khusus) dan justifikasi medis (medical judgement) yang syarat dengan dimensi hukum dan medis (medikolegal), kekuatan pembuktian ahli yang memberikan kesaksian (alat bukti saksi) seharusnya mengikat. Jika hakim tidak terikat dengan keterangan ahli ini, maka sulit sekali diterima akal jika putusan hakim atas benar tidaknya
perbuatan seorang dokter yang diduga melakukan malpraktik medik didasarkan atas keterangan saksi yang bukan ahli (bukan dokter).

DATA PENULIS:


Drs Amir Hamzah Pane, Apt, SH, MH, MM adalah Koordinator
Penasihat Hukum pada Tim Penanganan dan Pertimbangan Masalah Hukum Tertentu
di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005

Mertokusumo, Sudikno, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Jakarta: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1993

Samudera, Teguh, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Bandung: Penerbit Alumni, 1992

 

About these ads

About Admin

seseorang yang siap melayani
This entry was posted in Artikel and tagged . Bookmark the permalink.

4 Responses to KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK

  1. Sori mau nanya…ini bang Amir yang di Kampung Utan / Bintaro dulu?

  2. thalhah says:

    Wa’alaikum salam wr,wb, Sekarang di Cirendeu dekat UIN, jadi masih dekat juga ke kampung utan. Bang Amir tinggal dimana? Saya juga sedang memperdalam tentang kesehatan, tapi dari aspek fisika quantum. Gara-gara ketemu dengan pengobatan yang dikembangkan bu Greta (ahli fisika nuklir) dan Prof Sutiman (Biologi Molekular Unibraw). Kebetulan background saya fisika, jadi tertarik. Bakal menarik nih kalau diskusi seputar kesehatan, farmasi, dan fisika quantum dengan bang Amir. bang amir alamat emailnya apa? no hp saya 08551000445

    • amir hamzah pane says:

      Wlkm salam.
      Kalau begitu kita masih dekat.
      Abang di Komplek Pertamina, Pondok Ranji.
      Email abang: amir_hamzah_pane@yahoo.co.id
      HP masih belum berubah: 08161347368
      Kalau ada waktu kita bisa diskusi ttg apa yg Thalhah sebutkan.
      Atur saja waktunya. Enaknya saat buka puasa (Senin atau Kamis).
      Wass: AHP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s