Aspek Hukum Pelayanan Farmasi di Rumah sakit

•Risiko Pharmaceutical Malpractice di rumah sakit dapat diperkecil jika seluruh tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian selalu mengacu pada: Standar Profesi, Standar Pelayanan dan Standar Prosedur Operasional
•RS harus menetapkan standar pelayanan farmasi di rumah sakit sesuai dengan tantangan dan kebutuhan yang ada saat ini
•RS harus menyusun dan melaksanakan Hospital by laws, Corporate by laws, Pharmaceutical staff by law yang mengatur tentang kewenangan pekerjaan kefarmasian (tindakan kefarmasian) bagi apoteker
•Terapkan Good Pharmaceutical Governance
Posted in Ilmiah | Tagged , | 2 Comments

IMPLEMENTASI PP 51/2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DAN KAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KESEHATAN

PENDAHULUAN

Ada dua pendekatan yang harus dilakukan untuk memahami PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian sebagai sebuah peraturan perundang-undangan dan implementasinya di bidang kesehatan dan farmasi. Pertama, memahami dan mengerti fungsi, posisi dan materi muatan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, memahami definisi dan pengertian berbagai masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Continue reading

Posted in Artikel | Tagged | Leave a comment

KEBIJAKAN PENGATURAN DAN PENGENDALIAN HARGA OBAT DAN DAMPAKNYA BAGI PERTUMBUHAN INDUSTRI FARMASI

PENDAHULUAN

Siapa sebenarnya yang khawatir jika harga obat diatur oleh pemerintah?. Sudah pasti bukan pasien. Karena dengan pengaturan harga, pasien akan tertolong memperoleh obat sesuai dengan kemampuannya. Sudah pasti juga bukan dokter, karena pada dasarnya dokter tidak berurusan dengan harga. Masyarakat umum juga pasti tidak khawatir, karena tujuannya pasti  baik: meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh obat. Jadi, siapa sebenarnya yang khawatir jika harga obat diatur dan dikendalikan pemerintah?. Continue reading

Posted in Artikel | Tagged | 1 Comment

ANALISA TEORITIS KEMUNGKINAN PENERAPAN “DAUBERT STANDARD” SEBAGAI SYARAT ADMISIBILITAS (ADMISSIBILITY) KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DI INDONESIA

Oleh: Drs Amir Hamzah Pane, Apt, SH, MH, MM

PENDAHULUAN

RISIKO MEDIK (MEDICAL RISK).


Istilah “risiko medik” mempunyai makna yang sangat luas.
Risiko medik terbangun dari kata “Risiko” dan “Medik”. Risiko sendiri berasal
dari kata “risk” yang dalam bahasa Inggris berarti: “The possibility of
something bad happening at some time in the future; a situation that could be
dangerous or have a bad result
“(Wehmeir, 2005), atau kemungkinan terjadinya
sesuatu yang tidak baik dikemudian hari; situasi yang dapat membahayakan atau
mempunyai hasil yang tidak baik. Continue reading

Posted in Artikel, Ilmiah | Tagged | Leave a comment

Achmad Sujudi Lega Tak Terbukti Memperkaya Diri

Jakarta, (tvOne)

Mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi bersyukur atas putusan majelis hakim. Meski divonis dua tahun tiga bulan penjara, namun Sujudi bersyukur dinilai tidak terbukti memperkaya diri sendiri. “Saya bersyukur majelis mengakui saya tidak menerima apa-apa dalam perkara ini,” kata Sujudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (23/4).

Sujudi juga mengucapkan syukur karena alat-alat kesehatan yang disediakan Departemen Kesehatan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia timur. Atas dasar itu, Sujudi mengakui masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak atas vonis hakim. “Terhadap putusan ini, saya masih mau berpikir,” jelasnya.

Amir Hamzah Pane selaku pengacara Sujudi menambahkan, bahwa pengadaan alat kesehatan yang dilakukan kliennya itu karena keberpihakannya pada masyarakat Indonesia timur. “Kalau dalam prosesnya memang terjadi masalah, bukan pihak Sujudi yang melakukan. Dan yang terpenting dia tidak menerima sesuatupun dalam perkara,” jelasnya.

Selain divonis dua tahun tiga bulan, Sujudi juga harus membayar denda Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara. Sujudi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan pada 2003. Sementara itu, jaksa Katarina Girsang juga masih menyatakan pikir-pikir. Meski putusan yang diketok hakim jauh dari tuntutannya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ahmad dijatuhi pidana lima tahun penjara. Jaksa menilai Sujudi melakukan korupsi dan merugikan negara Rp 104 miliar.

Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut agar Ahmad Sujudi membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara. Sujudi juga harus mengganti kerugian negara Rp 700 juta (VIVAnews).

Posted in Artikel | Leave a comment

PROBLEMATIKA LOGISTIK OBAT & PERBEKALAN KESEHATAN : TINJAUAN ATAS TERJADINYA KORUPSI DI SEKTOR KESEHATAN INDONESIA

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang Problematika Logistik Obat dan Perbekalan Kesehatan dalam bingkai analisis “Supply dan Quality Assurance[1] akan tuntas dibahas dengan pendekatan teori-teori perencanaan, pengadaan, distribusi, dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan. Demikian juga tentang Quality Assurance. Ketentuan GMP (Good Manufacturing Practices), GDP (Good Distribution Practices) – yang jika dijalankan secara konsisten – akan dengan mudah meneguhkan kondisi terjaminannya kualitas, khasiat, dan keamanan produk obat dan perbekalan kesehatan sampai ke tangan pengguna.

 

Namun, ketika Transparency International mengeluarkan Global Corruption Report 2006 dengan special focus: “Corruption and Health” serta dari data-data aktual yang ada, pembahasan tentang problematika logistik dan perbekalan kesehatan ternyata tidak lagi sesederhana problematika penatalaksanaan Supplydan Quality Assurance saja. Dibalik itu semua ada “pasar masalah”[2] yang potensial menjadi awal terjadinya suap menyuap dan korupsi dalam pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di Indonesia, khususnya di sektor pemerintah. Continue reading

Posted in Ilmiah | Tagged , | 2 Comments

KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK

Oleh: Drs Amir Hamzah Pane, Apt, SH, MH, MM

PENDAHULUAN

Keterangan dari ahli yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus tentang suatu hal yang diperiksa pengadilan mempunyai  peranan dan kedudukan sangat penting. Dalam proses peradilan pidana, ahli diharapkan mampu untuk membuat suatu masalah menjadi “terang dan jelas” sehingga hakim mempunyai keyakinan utuh untuk membuat putusan.

Dalam peradilan perdata, ahli ditetapkan dan diangkat hakim untuk dapat memberikan keterangan objektif tentang suatu peristiwa yang disengketakan sehingga membantunya menilai peristiwa tersebut. Terdapat berbagai variasi pengertian dan ketentuan yang mengatur ahli dalam proses peradilan pidana dan perdata, namun persamaan mutlak dari keduanya adalah ahli merupakan pihak ketiga di luar yang berperkara. Continue reading

Posted in Artikel | Tagged | 4 Comments